Liputan6.com, Jakarta - Status tersangka Menteri Agama sekaligus Ketua Umum PPP Suryadharma Ali alias SDA terus dikaitkan dengan Partai Gerindra sebagai rekan koalisi. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta aparat hukum tak tebang pilih dalam melakukan penindakan agar kesan negatif tak hanya fokus pada pihaknya.
Ia pun mengkritik pernyataan Kejaksaan Agung yang memastikan calon presiden Joko Widodo alias Jokowi, tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus DKI tahun anggaran 2013.
"Aparat hukum juga jangan pandang bulu. Diusut juga itu bus (Transjakarta) karatan. Jangan Kejagung belum memeriksa, tapi sudah menyatakan (Jokowi) tak terlibat," ujar Fadli di Gedung KPU, Sabtu (24/5/2014).
Seharusnya, menurut Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra itu, Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Namun, hingga kini Kejagung belum pernah memanggil Jokowi, sehingga ia mempertanyakan dasar atau alasan kejaksaan langsung menetapkan Jokowi tak terkait kasus tersebut. Padahal sesuai prosedur hukum, seseorang baru bisa dipastikan terlibat atau tidak dalam sebuah kasus setelah melalui proses pemeriksaan.
"Kalau menyatakan terlibat atau tidak, diperiksa dulu. Pernyataan kejaksaan terlalu dini. Berdasarkan fakta apa Jaksa Agung nyatakan (Jokowi) tidak terlibat? Jaksa Agung ini harusnya diperiksa," tegas Fadli.
Pada Jumat 23 Mei 2014, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan saat ini status Jokowi masih dinyatakan tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta.
"Jadi sampai dengan kemarin (Kamis 22 Mei 2014), itu pemeriksaan belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Pak Jokowi. Itu yang perlu ditegaskan," ungkap Basrief.
(Anri Syaiful) ;
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
