Sehari setelah digulingkan militer melalui upaya kudeta mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck ditahan bersama sejumlah anggota keluarganya.
Liputan6.com, Washington DC - Buntut kudeta militer di Thailand, Amerika Serikat pada akhir pekan ini menangguhkan bantuan militer senilai US$ 3,5 juta untuk Negeri Gajah Putih tersebut. Tak hanya itu, pihak Gedung Putih sekaligus mendesak warganya mempertimbangkan kembali rencana perjalanan ke negara itu menyusul kudeta militer di Thailand.
Marie Harf, Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, Washington juga sedang meninjau sisa bantuan AS untuk Thailand -- berjumlah sekitar US$ 10,5 pada tahun 2013 -- untuk mengupayakan pemotongan lebih lanjut.
"Kami telah menangguhkan sekitar US$ 3,5 juta dalam pendanaan dan pelatihan untuk militer Thailand," ujar Harf kepada wartawan yang dikutip Liputan6.com dari AP, Sabtu (24/5/2014).
"Kami meninjau semua program bantuan itu dan menentukan bantuan lainnya yang mungkin kami tangguhkan," imbuhnya.
Lebih jauh Harf mengatakan, AS sedang mencari tahu pendanaan-pendanaan yang dialokasikan untuk badan-badan internasional, termasuk 10 negara anggota ASEAN, untuk mengidentifikasi uang yang diarahkan kepada Thailand.
Gedung Putih telah menghubungi pemimpin junta militer Thailand untuk menyampaikan pesan tersebut. "Kami mendesak pemulihan segera pemerintahan sipil, kembali ke demokrasi dan jelas, menghormati hak asasi manusia selama periode ketidakpastian," tandas Harf.
Ia menambahkan, merujuk Undang-Undang Dalam Negeri, AS wajib menangguhkan bantuan kepada militer asing yang menggulingkan pemerintah terpilih.
Sementara dalam imbauan terbaru soal perjalanan wisata, Kemenlu AS merekomendasikan warga AS hendaknya mempertimbangkan kembali setiap perjalanan yang tidak penting ke Thailand. Sebab, negara di Asia Tenggara itu berpotensi terjadi kerusuhan dan adanya pembatasan gerakan.
(Anri Syaiful) ;
