Seruan itu disampaikan Perdana Menteri Vietnam Tan Dung melalui pesan pendek kepada jutaan pengguna telepon genggam di negara itu.
Liputan6.com, Hanoi Berbagai unjuk rasa di Vietnam menentang China diminta segera dihentikan. Hal ini menyusul serangkaian serangan terhadap sejumlah pabrik asing pekan lalu.
Seruan itu disampaikan Perdana Menteri Vietnam Tan Dung melalui pesan pendek kepada jutaan pengguna telepon genggam di negara itu. Tan Dung mengatakan, Kementerian Keamanan Umum dan pemerintah-pemerintah di tingkat provinsi telah diperintahkan untuk mengambil langkah tegas untuk tidak membiarkan protes ilegal.
"Mengambil langkah-langkah bersama dan tegas untuk tidak membiarkan protes ilegal yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sosial," ujar Tan Dung dalam pesan singkatnya seperti dilansir BBC, Hanoi, Vietnam, Sabtu (17/05/2014).
Walikota Hanoi juga mengeluarkan seruan serupa.
Ia menyerukan kepada badan-badan penegak hukum untuk membujuk warga agar tidak mengikuti demonstrasi. Protes lebih lanjut akan merusak stabilitas politik.
Namun kelompok-kelompok pembangkang menyerukan kepada penduduk, untuk berkumpul di kota-kota besar pada Minggu 18 Mei besok. Mereka akan memprotes pembangunan anjungan pengeboran minyak oleh China, di wilayah perairan yang diperebutkan.
China menegaskan, akan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Vietnam, atas kekerasan yang terjadi di tengah konfrontasi terburuk, antara kedua negara selama 30 tahun terakhir.
Pemerintah China juga telah menyatakan, proyek kilang minyak di Laut China Selatan tetap berlanjut, walaupun terjadi kerusuhan anti-China di Vietnam.
Sengketa wilayah Laut China Selatan antara China dan Vietnam semakin memanas. Sekitar 20 orang tewas dalam aksi pembakaran dan penjarahan perusahaan dan pabrik asing oleh warga Vietnam pada Rabu 14 Mei lalu, menyusul insiden penabrakan kapal Vietnam oleh kapal China.
China dan Vietnam --yang sempat berperang di perbatasan pada 1979-- terlibat dalam sengketa perairan dan konflik diplomatik menyangkut eksplorasi minyak, hak penangkapan ikan, dan kepulauan-kepulauan Spratly dan Paracel.
China mengklaim hak kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan yang diperkirakan memiliki cadangan-cadangan besar minyak dan gas. Filipina dan Vietnam juga mengklaim laut tersebut sebagai wilayah kedaulatan mereka. Laut China Selatan juga diklaim sebagian negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina.
Hubungan Vietnam dan China sebelumnya sempat beberapa kali dirundung ketegangan. Akar perselisihan sudah muncul dalam Perang Vietnam. Pada 1954-1975: Komunis China mendukung Vietnam Utara selama Perang Vienam
Pada 1974, China dan Vietnam Selatan terlibat dalam perang berdarah atas Kepulauan Paracel. China merebut pulau yang dikuasai Vietnam itu. Pada 1975, perang Vietnam berakhir, hubungan Vietnam-China memburuk gara-gara keterkaitan Hanoi dengan Rusia, sementara Beijing mendukung Khmer Merah.
Pada 1979, China dan Vietnam berebut perbatasan, ribuan serdadu tewas. Pada 1988, kedua negara itu memperebutkan Kepulauan Spratly. Sekitar 60 pelaut Vietnam tewas
Pad 1991, hubungan China-Vietnam dinormalisasi, hubungan perdagangan ditingkatkan. Pada 2011, ketegangan meningkat terkait eksplorasi Beijing di Laut China Selatan.
(Rochmanuddin) ;
