Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra dilengserkan lewat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),(7/5/14), (REUTERS/Chaiwat Subprasom)
Liputan6.com, Bangkok - Tak hanya kehilangan jabatannya, Perdana Menteri terguling Thailand Yingluck Shinawatra kini menghadapi ancaman pemakzulan dari Senat, menyusul pengumuman dari lembaga antikorupsi.
Anggota Komite Antikorupsi Nasional (NACC) dengan suara bulat memutuskan untuk mendakwa Yingluck telah melalaikan tugas terkait kebijakan kontroversial skema subsidi beras dan akan meminta Senat untuk memakzulkannya. Demikian ujar anggota NACC, Wicha Mahakun.
Bagaimana perdana menteri cantik berusia 46 tahun itu bisa dimakzulkan padahal ia sudah dilengserkan dari kursi perdana menteri? Menurut Wicha, kasus tersebut masih perlu dikaji oleh Senat. Yingluck bisa dilarang memegang jabatan politik selama 5 tahun jika pemakzulan sampai dilakukan.
Analis berspekulasi bahwa pengganti Yingluck sebagai perdana menteri sementara, Niwatthamrong Boonsongpaisan juga bisa dikaitkan dengan kasus tersebut. Namun, Wicha tak mengumumkan tindakan yang akan dilakukan pada PM baru tersebut.
Ia mengatakan, komite antikorupsi sedang mencari potensi mendakwakan pasal kriminal pada Yingluck, tapi belum menemukan bukti untuk melakukannya. Meski demikian, NACC melihat potensi pemakzulan atas eks PM cantik itu setelah menemukan bukti yang cukup dia telah mengabaikan tugasnya untuk mencegah kerugian negara.
Program subsidi, yang diberlakukan pada 2011, berjanji untuk membayar berat petani di atas harga pasar. Namun, terkendala masalah finansial.
Para kritikus mengatakan, program tersebut menyia-nyiakan uang rakyat demi memuaskan pemilih pedesaan, merusak ekspor, dan membebani pemerintah dengan tumpukan beras yang tak bisa dijual tanpa merugi.
Kabar terbaru soal kasus korupsi terkait Yingluck muncul saat dua kubu politik Thailand berjanji akan menggelar aksi massa besar-besaran, menanggapi penggulingan Yingluck. Saat eskalasi meningkat, aparat mengonfirmasi bahwa granat telah dilemparkan ke rumah salah saku hakim konstitusi yang putusannya kemarin memaksa Yingluck Shinawatra dan 9 menteri dalam kabinetnya mundur -- yang para disebut 'kudeta peradilan' oleh para pengikutnya.
Letnan Jenderal Paradon Patthanathabut, penasihat keamanan Perdana Menteri mengatakan, tak ada korban luka dalam penyerangan yang menyasar rumah hakim Jumpot Kaimook dini hari tadi. "Granat mendarat di garasi rumah," kata Letjen Paradon.
Yingluck dipilih pada 2011 menjabat perdana menteri sementara sampai pemilihan umum dapat diselenggarakan. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakannya bersalah atas tuduhan melanggar konstitusi terkait pemindahan pejabat senior pada 2011, membuatnya lengser. (Yus)
(Elin Yunita Kristanti) ;
