Pages

Senin, 14 April 2014

Sindikasi welcomepage.okezone.com
Berita-berita Okezone pada kanal welcomepage 
At Home Yoga Retreat

Everything you need to enjoy a weekend yoga retreat in your own home!
From our sponsors
BPK Tantang Pemda Lain Ikut Buka-bukaan
Apr 14th 2014, 05:33

Ilustrasi. (Foto: Okezone)Ilustrasi. (Foto: Okezone) JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan penandatanganan kesepakatan mengenai akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Kesepakatan akses data ini dilakukan pada PT Bank Sulawesi Utara dan PT Bank Sulawesi Tenggara secara online.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo mengatakan, melalui penandatanganan kesepakatan ini dapat menciptakan e-audit financial tracking yang akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

"Ini tanda-tanda para Gubernur, Walikota, Bupati sudah terbuka, sehingga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemda," kata Hadi di Kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2014).

Hadi menuturkan, seluruh lembaga/Kementerian atau instansi lainnya harus terus melakukan transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan apapun. Sebab, bagi BPD maka akses online dapat digunakan untuk mendorong pengembangan cash management system (CMS) yang terintergrasi dengan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

"Inilah pelaksananya, inilah bukti bahwa Pemda bersedia membuka datanya, membuka isi perutnya kepada pihak yang memeriksa yaitu BPK," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menyebutkan, penandatanganan kesepakatan bersama ini sebagai upaya perwujudan cita-cita pemerintah yang bersih dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Mengingat besarnya akses data, maka kerjasama dengan BPK penting, karena selama ini banyak yang beranggapan Gubernur mendapat kewenangan mutlak dalam mengatur pengeluaran kas daerah," kata Nur.

Sedangkan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang menyebutkan, kesepakatan penandatanganan ini mampu membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan kas pemerintah daerah dan negara.

Namun, dia meminta kepada Ketua BPK untuk segera memberikan status WTP kepada daerah yang sudah layak mendapatkannya. "Mohon dimaklumi saja, ada kelemahan sedikit-sedikit dimaafkan saja. Sehingga lambat laun bisa semuanya, dan membentuk keuangan yang baik," ujar Harry. (mrt)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions