SBY (Foto: Okezone) JAKARTA - Para menteri dan kepala lembaga negara kembali diingatkan presiden terkait kehati-hatian dalam proses pengambilan kebijakan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat apalagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) beberapa bulan lagi.
Sekretaris Kabinet, Dipo Alam dalam konferensi pers menyatakan presiden telah mengeluarkan surat edaran guna menegaskan sikap tersebut. Bahwa. menteri dan pimpinan nonkementerian dalam masa pileg dan pilpres 2014 tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat dan dapat membebani pemerintah yang akan datang.
Seruan pemerintah ini disampaikan menyusul polemik yang muncul di tengah masyarakat khususnya internal karyawan BTN pasca-ramainya pembahasan penggabungan dua bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
Presiden, terang Dipo, meminta agar pasca pemberitahuan melalui surat edaran ini, para menteri dan pimpinan lembaga dapat lebih bijak dan bergati-hati dalam mengumumkan, atau memberikan pernyataan terkait sebuah kebijakan tanpa dibahas secara maksimal dan rinci.
"Untuk tidak dipublikasikan secara luas kepada masyarakat sebelum didapat kesatuan pendapat yang utuh serta sebelum terpenuhinya persyaratan dan prosedur pengalihan saham negara di BUMN," tuturnya di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Rabu (23/4/2014).
Dipo menegaskan, sesuai surat edaran tersebut, rencana akuisisi kedua bank BUMN tersebut masih perlu dikaji secara komprehensif sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut dia, langkah otoritas teknis terkait sejauh ini belum mempertimbangkan beberapa hal dalam aturan perbankan terkait.
"Dengan itu pelepasan saham tersebut dilakukan dengan mendahulukan prosedur dan tata cara yang dipersyaratkan di dalam Perpu khususnya PP 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank di PP 41 tahun 2003 dan PP 43 tahun 2005," tandasnya. (rzy)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.