Liputan6.com, Jakarta - Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) diharapkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi warga DKI. Sayang, hal itu belum optimal. DPRD menyebutkan, angka kemiskinan DKI Jakarta meningkat.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, peningkatan jumlah warga miskin tak hanya terjadi di Jakarta, tapi secara nasional. Maka, program KJS dan KJP diberlakukan.
"Sebenarnya kebutuhan dasar yang basic human need (kebutuhan dasar manusia) secara total, baik melalui KJS dan KJP mengarah ke pengurangan itu (kemiskinan)," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Jokowi tak memungkiri, semua program kerakyatan yang telah dijalankan Pemprov DKI Jakarta, seperti KJS dan KJP belum berjalan maksimal. Terutama, untuk mengurangi angka kemiskinan.
"Kebutuhan dasar bukan itu saja. Masalah income (pendapatan), gaji, itu pengaruh. Masalah inflasi yang tinggi itu juga pengaruh," tandas Jokowi.
Selain menerapkan program KJS dan KJP, kata Jokowi, program Pemprov DKI lainnya juga sudah berjalan. Seperti pemberian tempat tinggal melalui rumah susun (rusun) yang dianggap sebagai upaya mengurangi kemiskinan.
"Bidang perumahan juga sudah kita berikan. Tapi kalau sebuah ekonomi nasional itu turun, ya akan mempengaruhi. Karena kemiskinan standar rupiahnya ada," pungkas Jokowi. (Yus Ariyanto)
(Rochmanuddin)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
