Suryadharma Ali (Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan) (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) yakin dukungannya terhadap Partai Gerindra telah disetujui seluruh lapisan PPP. Bahkan, dukungan terhadap Prabowo juga disampaikan Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair, sehingga tidak akan ada penolakan dari para kader PPP.
"Saya punya keyakinan bisa diselesaikan, karena tokoh sentral dari PPP yaitu ketua Majelis Syariah, KH Maimun Zubair, telah memberikan dukungan penuh atas apa yang kita lakukan saat ini, yaitu dukungan pada Pak Prabowo. Insya Allah tak akan ada satu pun pengurus PPP yang membangkang," ucap SDA di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2014).
Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu II ini juga menyatakan, dukungan terhadap Prabowo tidak berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Bandung sebelumnya. Menurutnya, keputusan Mukernas dapat berubah berdasarkan perkembangan politik saat ini.
"Hasil mukernas itu adalah sesuatu yang sifatnya temporal. Bisa berubah, karena kondisi politik ketika keputusan itu dibuat pada mukernas sudah jauh berbeda dengan perkembangan politik saat ini. Aktualitas mukernas sudah tidak relevan lagi," ujar Suryadharma.
Beberapa hari ini, Suryadharma disebut-sebut mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan Suharso Monoarfa dari jabatan Wakil Ketua Umum PPP. Ia juga disebut-sebut memecat 4 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yakni DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaludin Noor.
Pemecatan itu dilakukan karena sebelumnya mereka diduga akan mamkzulkan atau melengserkan Suryadharma dari jabatan Ketua Umum DPP PPP. Mereka melayangkan mosi tidak percaya terhadap Suryadharma, lantaran mendatangi kampanye Partai Gerindra pada masa kampanye Pileg 2014 lalu.
Dalam kampanye itu, Suryadharma ikut berpidato dan menyatakan dukungannya terhadap pencapresan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Padahal hasil Mukernas di Bandung, Suryadharma dicalonkan sebagai capres PPP. Suryadharma dianggap melanggar AD/ART PPP.
Konflik di tubuh PPP semakin memanas ketika 26 Ketua DPW berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat sepekan lalu. Mereka membuat mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.
Mereka menuntut pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas perilaku SDA. Namun DPP malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah kader yang dianggap berusaha melakukan pemakzulan atau pelengseran terhadap SDA.
Melalui SK yang ditandatangani Ketum DPP PPP Suryadharma Ali dan Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014 itu, DPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa' Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.
Sementara Sekjen PPP Romahurmuziy menegaskan, SK pemecatan tersebut dianggap ilegal. Karena untuk keluarnya sebuah SK kepada kadernya, membutuhkan proses panjang melalui Munas. Tak cukup tanda tangan ketua umum. Ia pun menuding ada pihak di luar partai yang berupaya memecah-belah partainya. (Yus Ariyanto)
(Rochmanuddin)
