Pages

Selasa, 08 Juli 2014

Sindikasi welcomepage.okezone.com
Berita-berita Okezone pada kanal welcomepage 
Don't wait in line!

Buy your movie tickets online. Find reviews, trailers, and more at Fandango.
From our sponsors
Potensi Politik Uang di Pilpres Jauh Lebih Besar ketimbang Pileg
Jul 8th 2014, 02:01

Selasa, 8 Juli 2014 - 09:01 wib | Mohammad Saifulloh - Okezone

Potensi Politik Uang di Pilpres Jauh Lebih Besar ketimbang PilegIlustrasi politik uang (Dok Okezone) JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Mada Sukmajati mengingatkan bahwa potensi praktik politik uang di pemilu presiden tetap besar. Ia justru menepis asumsi bahwa politik uang untuk membeli suara di pilpres tak akan marak karena butuh dana dan skala wilayah yang besar.
 
"Dinamika politik uang yang terjadi sangat luar biasa pada pilpres kali ini. Asumsi bahwa vote buying di pilpres akan lebih kecil karena melibatkan dana yang sangat besar semakin tidak terbukti," kata Mada, Selasa (8/9/2014).
 
Menurutnya, berbagai indikasi menunjukkan bahwa praktik vote buying mulai bermunculan. Mada menegaskan, politik uang jelang dan saat hari coblosan akan semakin marak jika tak diantisipasi secara serius.
 
"Di sinilah pentingnya peran relawan dan masyarakat untuk meminimalisir praktik ini. Apalagi jika mengingat terbatasnya kemampuan dan kewenangan penyelenggara pemilu," ulasnya.
 
Lebih lanjut dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM itu menambahkan, praktik politik uang di pemilu legislatif lalu lebih bersifat lokal karena dilakukan oleh calon legislatif yang menggandeng tokoh-tokoh setempat. Namun, lanjut Mada, sangat terbuka potensi politik uang di pilpres melibatkan jaringan birokrasi sipil dan militer.
 
Mada menambahkan, polanya bukan lagi sekadar membeli suara pemilih, tetapi membeli suara dari penyelenggara pemilu atau vote trading. "Perlu dicermati kemungkinan terjadinya vote trading yang melibatkan penyelenggara di tingkat lokal," ulasnya.
 
Mada menambahkan, politik uang di pilpres akan melibatkan pemodal besar. Imbasnya, jika pihak yang melakukan politik uang sampai berkuasa, maka pemerintahan yang terbentuk menjadi pragmatis dan proses pembuatan kebijakan publik selali bersifat transaksional.
 
"Ujungnya adalah semakin jauhnya kebijakan publik dengan kebutuhan rakyat. Di sinilah kegagalan bekerjanya demokrasi perwakilan sebagaimana  menjadi cita-cita reformasi," sambungnya.
 
Meski demikian, Mada masih punya keyakinan bahwa politik uang bisa tumbang oleh kesukarelawanan.
 
"Gerakan relawan yang bekerja secara voluntarisme adalah energi baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Gerakan sosial ini akan menjadi antithesa dari model politik oligarki yang digerakan para pemodal. Ini akan dibuktikan lagi tanggal 9 Juli besok," pungkasnya.
(ful)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions