Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI berencana mengambil allih pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) untuk jalur timur-barat, yang membentang dari Cikarang hingga Balaraja.
Ini dilakukan dengan mengubah sistem kerja sama pinjaman menjadi public-private partnership (PPP) atau perjanjian jangka panjang antara pemerintah pusat atau daerah dengan pihak swasta. Seluruh kajian dan dana pembangunan diserahkan kepada swasta.
"Kami ingin timur-barat diambil alih saja, DKI yang kerjakan. Kita akan menggunakan sistem public-private," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Saat ini, Pemprov DKI dan pemerintah pusat meminjam dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun dari pihak Japan International Coorporation Agency (JICA) untuk membangun MRT tahap pertama, rute utara-selatan atau Lebak Bulus-Bundaran HI, sepanjang 15,7 kilometer. Sementara untuk rute timur-barat, rencananya baru akan dibangun dengan kembali meminjam dana dari JICA, setelah tahap I selesai.
Namun, lanjut Ahok, Gubernur DKI Jakarta Jokowi tak menginginkan MRT rute timur-barat yang merupakan kawasan padat penduduk baru selesai 2027. Pemprov DKI pun mencari cara agar pembangunan jalur utara-selatan dengan timur-barat dikerjakan dan selesai secara bersamaan.
Ahok menuturkan, akhirnya diputuskan untuk melakukan pembiayaan proyek MRT kemitraan dengan swasta. Tetapi tetap menggandeng pemerintah pusat untuk ekspansi, karena sebagian jalur timur-barat bukan merupakan wilayah Jakarta.
"Timur-barat harusnya bisa berbarengan dengan utara-selatan. Jepang (JICA) sendiri kan bikinnya satu-satu (tahap I dan tahap II). Sedangkan kebutuhan kita lebih mendesak timur-barat. Penduduk di situ semakin banyak. Itu yang kita tawarkan," jelasnya.
Konsep Sama, Tapi Tidak Berutang
Dia menuturkan, dengan menyerahkan seluruh kajian kepada swasta, Pemprov DKI ingin menghindari risiko pemborosan dana, kajian yang tidak valid, hingga penipuan dengan asumsi-asumsi membingungkan. Berbeda jika bekerja sama dengan perusahaan swasta karena seluruh dana pembangunan tak ditanggung Pemprov DKI.
"Konsep sama. Konsep beda kan cuma soal utang aja. Konsep utara-selatan kan utang kita dengan Jepang. Timur-barat, kita tidak mau utang. Semua jadi swasta. Tentu PT MRT akan jadi leader. Join. Gabungin," jelasnya.
Ahok pun telah bertemu salah satu perusahaan swasta yang tertarik membiayai MRT timur-barat dengan sistem public private hari ini. Pemprov DKI juga telah menyiapkan terms of references (TOR) untuk tender. Sementara pihak swasta yang tertarik membuat kajian, Pemprov DKI akan mengirim surat pengajuan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perhubungan.
"Pengennya segera. Kalau perlu tender tahun ini, tahun depan langsung mulai jalan. Sehingga kita harap selesai berbarengan timur-barat dan selatan-utara. Perusahaan konsorsium, terserah," ucapnya.
Ahok juga mengatakan jika nanti bermitra dengan swasta dan memulai pengerjaan MRT jalur timur-barat, pihaknya akan mengusahakan agar pembebasan lahan tak banyak dilakukan. Melainkan, dapat menggunakan jalur jalan yang sudah ada.
"Intinya. Kita lagi mau coba, bisa nggak lebih cepat atau minimal hampir sama, beda sedikit dengan utara-selatan, tanpa kita keluar uang. Kita mau bikin terobosan biar cepat," tutur Ahok. (Yus Ariyanto)
(Nadya Isnaeni Panggabean)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
