Liputan6.com, Jakarta: Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Irvan Sihombing mengatakan kampanye negatif dari setiap kandidat yang bertujuan membuka kelemahan lawan sebaiknya dihentikan. Pasca-penentuan nomor urut yang dilakukan Minggu 1 Juni 2014, kedua calon presiden baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo beserta tim pemenangan harus mulai mengedepankan komunikasi politik yang elegan demi kemakmuran rakyat.
"Kampanye negatif apalagi kampanye hitam sudah harus ditinggalkan. Dengan waktu tersisa menjelang Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang, kedua pasang capres-cawapres sudah harus mengedepankan komunikasi politik yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945," kata Irvan kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/6/2014).
Dia mengatakan dirinya melihat komunikasi politik yang dilakukan masing-masing kandidat belum mengarah pada bonum commune atau kebaikan bersama. Padahal, lanjutnya, esensi politik itu adalah meraih, menggunakan, dan memelihara kekuasaan demi kebaikan bersama.
"Dalam meraih, menggunakan, dan memelihara kekuasaan demi kebaikan bersama dibutuhkan komunikasi politik yang elegan dan tidak lagi saling menjatuhkan. Jika kualitas komunikasi politik kedua kandidat masih buruk, sulit buat Indonesia meninggalkan fase transisi demokrasi. Padahal, Indonesia sudah bersentuhan dengan era globalisasi," urainya sambil menyebut komentarnya mengacu kepada pemikiran Tokoh Komunikasi Politik Brian McNair.
Setelah mencermati sejumlah media massa dalam dua minggu terakhir, Irvan mengatakan komunikasi politik yang terlihat masih jauh dari harapan. Kubu Prabowo, misalnya, membuat framing bahwa Jokowi adalah calon presiden boneka dan hanya petugas partai. Namun, di sisi lain, Jokowi digambarkan sebagai orang yang haus kekuasaan dan memaksa partai untuk menjadikannya sebagai calon presiden.
"Di satu sisi, isu yang diangkat kubu Prabowo adalah Jokowi hanya boneka. Kalau boneka, mana mungkin Jokowi haus kekuasaan. Ini sungguh tidak logis," terangnya.
Adapun kubu Jokowi mengangkat isu lama bahwa Prabowo merupakan sosok bermasalah yang terlibat HAM sebelum dipensiundinikan dari ABRI -- sebelum berubah TNI --. Menggunakan isu ini, kata Irvan, juga tidak efektif dalam meraih simpati massa terutama massa mengambang karena sejak awal TNI atau ABRI ketika itu patut diduga memang sudah merancang skenario agar Prabowo tidak sampai dibawa ke Mahkamah Militer.
"Kubu Jokowi sebenarnya harus lebih cerdas. Alih-alih menggunakan isu lama, capres PDI Perjuangan ini harus bisa meraih hati swing voters dengan membawa tema baru dan segar. Tema yang membuat mereka optimistis bahwa pemerintahan baru periode 2014-2019 akan membawa Indonesia menjadi negara berkuasa di Asia Tenggara. Sejak awal, mimpi Presiden Sukarno adalah ingin Indonesia berdaulat secara ekonomi dan berpengaruh di dunia internasional," tegasnya.
(Muhammad Ali ) ;
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
