Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan sejumlah arahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bertindak tegas dalam melakukan pengawasan di lapangan. Basuki yang karib disapa Ahok itu mengatakan hal itu ia katakan agar Pemprov DKI kompak dan profesional dalam bekerja.
"Selama di sini kita mau tegas. Saya hanya profesional saja di dunia politik," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (2/6/2014).
Ia menegaskan kepada jajarannya, khususnya SKPD mendukung kerja lurah dan camat untuk pengawasan di lapangan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor walikota, kecamatan, dan kelurahan harus mampu menjadi biro jasa untuk masyarakat. Ia juga meminta transaksi yang dilakukan PNS DKI seluruhnya menggunakan sistem transfer rekening, bukan kontan.
Selain itu, lanjut Ahok, setiap SKPD harus menulis harga satuan agar lebih detail dalam pengajuan anggarannya. Jika tidak, anggaran tersebut akan dicoret. Sehingga ia dapat mengetahui ada tidaknya kecurangan di lapangan dengan menganalisas arus kas Pemprov DKI.
Kemudian SKPD juga harus mengawasi dan memastikan rumah sakit mana yang sering membuat pasien menunggu, khususnya bagi pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Kalau kita kompak kerja, Jakarta akan berubah. Jakarta Baru. Saya tidak tahu mau doakan Jokowi kembali atau tidak. Repot doanya ini," jelas Ahok.
(Muhammad Ali ) ;
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
