Created on Tuesday, 27 August 2013 11:13 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Rencana go public tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta jauh panggang dari api. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebagai penguat perusahaan, belum mendapatkan lampu hijau persetujuan dari DPRD. Sebagian anggota DPRD masih mempertanyakan urgensi PMP untuk tiga BUMD tersebut. Ketiga BUMD tersebut adalah PT Jakarta Propertindo, PD Sarana Jaya, serta Bank DKI .
"Ada yang setuju tapi ada juga tidak, misalnya PMP untuk PT Jakarta Propertindo dan Bank DKI. Ini masalah tafsiran-tafsiran saja," tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Senin (26/8).
Basuki menambahkan, DPRD telah menyetujui dana PMP untuk PT Jakpro sebesar Rp 600 milyar pada APBD-P DKI 2013. Sedangkan PMP Bank DKI justru naik menjadi Rp 1,45 trilyun, mengacu pada persyaratan cadangan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pria yang akrab disapa Ahok ini menambahkan, PMP untuk PD Sarana Jaya masih dibahas oleh pihak legislatif. Meski demikian, ia menolak jika dana PMP diberikan untuk uang kerohiman bagi pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang.
Pengurangan PMP untuk Jakpro tidak akan menghambat rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Sebab, manajemen PT Jakpro juga akan menjual sejumlah aset yang merugi.
"Di jual saja. Misalnya, Pluit Junction. Itu mau ditawarkan ke Emporium dengan harga bagus. Selanjutnya, silahkan Emporium bangun jembatan untuk ke Pluit Junction," katanya.
Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan dana PMP kepada tiga BUMD yakni Bank DKI sebesar Rp 900 milyar, PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 1,4 trilyun, dan PD Sarana Jaya sebesar Rp 130 milyar. (*/Zak)
Berita Lainnya :
