Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Dok. Okezone) JAKARTA - Masih belum tercapainya target pelaksaan dan penyerapan anggaran APBD tahun 2013 dalam program penataan kampung melalui perbaikan rumah kumuh atau kampung deret dinilai Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai hal yang biasa.
Menurutnya, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang ditimbulkan akibat realisasi program rendah bukan menjadi masalah besar.
"Ya, enggak masalah sebetulnya. Jadi Silpa. Daripada itu salah, lebih baik kita tahan kan. Misalnya kita lihat kawasan kumuh dan mau bangun jadi kampung deret," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin, 23 Juni 2014.
Ke depan, kata Ahok, pembangunan kampung deret akan lebih ketat pemeriksaan kepemilikan lahan rumah warga Jakarta.
"Masalah tanah di Jakarta kita periksa saja berapa bulan waktunya. Kalau ada yang ngadu itu sengketa, kamu kan enggak mungkin tunggu-tunggu dulu. Enggak ada masalah jika baru dianggarkan (untuk kampung deret). Tapi kalau nanti ada masalah ya kita stop," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelaksanaan program penataan kampung melalui perbikan rumah kumuh tidak optimal. Hal ini ditunjukkan sebanyak 90 rumah penerima bantuan penataan kampung berdiri diatas laghan dengan peruntukkan marga drainase tata air dan jalan.
(hol)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda. 
