Ahok mencontohkan kebijakan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk semua kendaraan operasional di DKI. Di sisi lain SPBG masih langka.
Liputan6.com, Jakarta Merasa upayanya untuk pengadaan barang atau jasa dengan sistem berbasis internet (e-procurement) tidak didukung jajaran pejabat di Pemda DKI, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggeterka balik bawahannya itu.
"Mungkin SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sengaja mau gertak kita, 'kita tidak bisa kerja nih kalau tidak pakai sistem lama'. Makanya saya minta dicatat, siapa-siapa saja yang tidak bisa kerja. Kalau sudah tahu, biar dibuang saja," tegas Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (6/5/2014).
Pemerintahan Jokowi dan Ahok sepakat menerapkan model e-procurement untuk meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, keamanan kontrak, dan memperoleh barang/jasa yang baik. Selain itu, untuk mengurangi biaya operasional karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.
Tapi sebagian besar jajaran pejabat Pemda DKI justru terkesan tak mendukung sistem tersebut. Alasannya belum memahami sistem itu. Alih-alih membatalkan sistem tersebut, Ahok justru menekankan, Pemprov DKI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah sepakat tak akan menarik sistem itu. "Kalaupun dananya nanti tidak terpakai ya kita kunci saja," tegasnya.
Guna melancarkan program tersebut, Ahok berencana menempatkan PNS DKI di unit fungsional yang menggunakan sistem e-procurement pengadaan barang/jasa. Dengan begitu, diharapkan mereka terlatih untuk bekerja sebaik mungkin. Bahkan, jika dinilai berkinerja baik, gaji mereka pun juga akan lebih baik lagi.
"Dan kita mau tes eselon III dan IV. Nanti begitu selesai tes akan ketahuan mana saja yang cocok ditempatkan di e-procurement," jelasnya.
(Sunariyah) ;
