Kantor Ikhwanul Muslimin menjadi target sasaran aksi massa di Kairo, Mesir.
Jaksa publik Mesir dilaporkan membekukan aset milik 14 pemimpin Ikhwanul Muslimin dalam perkembangan terbaru krisis politik di Mesir.
Aset milik kepala Ikwanul Muslimin Mohammed Badie dan wakilnya Khairat al-Shater dilaporkan turut dibekukan.
Badie dan sejumlah tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya saat ini telah dibebaskan dengan jaminan, sementara Presiden Mohammed Mursi yang digulingkan hingga saat ini masih ditahan.
Keputusan jaksa publik Hisham Barakat membekukan aset tokoh senior Ikhwanul Muslimin mengemuka ditengah-tengah penyelidikan insiden mematikan yang berlangsung sejak Presiden Mursi digulingkan.
Lusinan orang tewas dalam aksi demonstrasi besar yang dilakukan kelompok pendukung dan anti Mursi dalam dua pekan terakhir.
Menurut media negara Channel 1 TV, pemimpin Pembebasan Ikhwanul dan Partai Keadilan Mohammed Saad al-Katani juga termasuk dalam pembekuan, bersama dengan tokoh senior lainnya.
Saat ini sebuah Klik pemerintahan sementara bertugas untuk memimpin negara dengan dukungan ''peta jalan'' militer untuk mengembalikan pemerintahan sipil.
Sementara itu, pejabat Perdana Menteri Mesir Hazem al-Beblawi mulai menunjuk sejumlah tokoh senior untuk mengisi jabatan kabinet.
Ahmed Galal, seorang ekonom liberal dengan gelar doktor dari Universitas Boston ditunjuk sebagai menteri keuangan, dan Nabil Fahmy, mantan duta besar untuk AS menjabat menteri luar negeri.
Dalam perkembangan lain di lapangan, para pendukung Mursi yang kebanyakan adalah anggota Ikhwanul Muslimin masih terus Klik menggelar aksi massa di Kairo sejak pimpinan mereka digulingkan dari kekuasaan 3 Juli lalu.
Mereka mendesak agar Mursi dikembalikan sebagai presiden dan menyebut penggulingan militer sebagai tindakan kudeta.
Militer mengatakan mereka menggulingkan Mursi sebagai respon atas protes jutaan warga Mesir yang menuduhnya telah menjadi otoriter dan gagal mengatasi krisis ekonomi.
Hari Minggu kemarin, panglima militer Abdel Fattah al-Sisi kembali menyatakan keputusannya untuk menggulingkan Mursi.
Dalam sebuah pidato, dia mengatakan dia telah mendesak Mursi untuk menggelar referendum atas kepemimpinannya beberapa hari sebelum digulingkan. ''Responnya adalah penolakan total,'' tambahnya.
Jenderal al-Sisi mengatakan tidak ada kelompok yang dihalangi dalam politik: ''Setiap kekuatan politik... harus disadari bahwa sebuah kesempatan tersedia bagi semua orang dalam berpolitik dan tidak ada gerakan ideologis yang dicegah untuk berpartisipasi.''
