Created on Wednesday, 19 June 2013 08:00 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Tersiar kabar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo 'disemprot' Kementerian Dalam Negeri terkait pernyataanya perihal bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pada wartawan, Jokowi, Senin, 17 Juni, menyatakan, BLSM sama sekali tidak mendidik masyarakat.
Seakan enggan berpolemik dengan Kementerian Dalam Negeri, Joko Widodo hari ini, Selasa (18/6) mengeluarkan pernyataan 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Ia mengaku mendukung BLSM yang diberikan sebagai kompensasasi kenaikan harga BBM.
"Ya mendukung lah, gimana? Tinggal mendukung. Dukung (BLSM), masa enggak mendukung," terang Joko Widodo di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Joko Widodo berkilah, jika pernyataan sebelumnya dari pemikirannya jika BLSM lebih baik diberikan kepada pelaku usaha kecil. Hal tersebut ditegaskannya berbeda dengan penolakan sebagai perwakilan pemerintah (eksekutif) di daerah.
"Saya sampaikan balsem (BLSM) itu, akan lebih baik kalau diberikan pada usaha produk. Bukan enggak setuju loh, saya hanya menyampaikan," lanjutnya.
Joko Widodo juga bersyukur demo menolak kenaikan harga BBM kemarin, tidak berlangsung rusuh dan masih dapat dikendalikan oleh aparat Kepolisian. "Ya memang ada demo, tapi dapat dikendalikan, yang paling pentingkan itu. Kalau mau demo ya demo. Kita ini kan negara yang sangat demokratis," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta semua kepala daerah, tak Joko Widodo untuk menghormati keputusan yang sudah dibuat pemerintah pusat. Pemberian BLSM menurutnya bukan kebijakan asal jadi, tetapi sudah melalui berbagai kajian dalam waktu yang tidak singkat.
"Saya berharap kepada semua kepala daerah, ini kebijakan nasional yang sudah dilakukan kajian berbulan-bulan. Dari berbagai aspek dan sudah diputuskan kepala daerah sebagai bagian dari sistem nasional, saya berharap semuanya loyal," ungkapnya di Jakarta, hari ini.
Mantan Gubernur Sumatera Barat ini, mempersilakan Jokowi menerapkan gagasannya di wilayahnya sendiri. Ditegaskan Gamawan, BLSM adalah program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat sehingga harus didukung oleh aparatnya di daerah, termasuk Jakarta.
"Kalau ada aspirasi, mau diterjemahkan di daerah, mau dengan program sendiri, silakan. Tapi ini program nasional yang harus ditaati," jelasnya. (*/Zak)
Berita Lainnya :
