Created on Thursday, 13 June 2013 22:36 Published Date
Jakarta, GATRAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diusulkan pemerintah dengan alasan membebani APBN.
Politisi PDIP, Eva K Sundari di Jakarta, Kamis (13/6), mengatakan, penolakan tersebut disampaikan PDIP sebagaimana disampaikan dalam surat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan fraksi PDIP menolak kenaikan BBM.
Menurut Eva, surat perintah penolakan kenaikan BBM tersebut bernomor :386/IN/DPP/VI/2013, perihal : Penolakan Kenaikan BBM, tertanggal 5 Juni 2013, yang ditujukan langsung kepada Ketua Fraksi PDIP (F-PDIP) DPR, Puan Maharani dan ditandatangani Megawati dan Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo.
Menurutnya, ada tujuh poin PDIP menolak kenaikan BBM. Salah satu poin yang kenapa PDIP menolak kenaikan BBM karena tidak relevannya alokasi anggaran dari kompensasi BBM dimasukan kedalam Bantuan Langsung Sementara (BLSM) yang akan digunakan sebagai bentuk "Politisasi Kemiskinan Rakyat" untuk pemenangan Pemilu.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Susilo Siswoutomo mengatakan, pemerintah sudah mempunyai persiapan matang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jika DPR menyetujui APBN-P tahun 2013.
"Persiapannya gak ada lagi, karena semua sudah siap, jadi tinggal seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi, bahwa kenaikan BBM akan langsung setelah DPR menyetujui APBN-P 2013," kata Susilo usai menghadiri acara "Seminar Tantangan dan Hambatan Pengembangan Industri Migas di Idonesia" serta peluncuran dan dikusi buku "Melawan Demi Keadilan: Kukuh kertasafari Korban Salah Tangkap" di Sekretariat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), Jakarta Selatan, Rabu malam, (12/6).
Saat disinggung kenaikan BBM tersebut akan diputuskan 17 Juni mendatang, Susilo menjelaskan, bahwa tanggal tersebut merupakan jadwal sidang paripurna DPR untuk menentukan apakah DPR menyetujui atau menolak APBN-P 2013. Jika APBN-P disetujui, maka pemerintah bisa menaikkan harga BBM.
"17 Juni itu direncanakan untuk sidang paripurnanya, yang jelas sampai sekarang ini, DPR bersama pemerintah sedang membahas terus semua usulan-usulan pemerintah," ucapnya.
Jadi, imbuh dia, semua komisi di DPR, termmasuk Komisi VII dan XI sedang menyelesaikan pekerjaan masing-masing dengan partner-nya masing-masing, seperti Menkeu, Banggar, dan elemen lainnya.
Susilo menerangkan, APBN-P tahun 2013 harus dibahas karena dalam APBN-P tersebut terdapat sejumlah perubahan asumsi dan adanya alokasi dana-dana yang akan dipakai untuk konvensasi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat kecil atau yang tidak mampu untuk menghadapi dampak sedikit dari kenaikan BBM.
Menurutnya, berbagai dana konvenasi itu akan disalurkan dalam waktu dekat, yakni antara 2 sampai dengan 3 bulan setelah kenaikan BBM tersebut diumumkan. Selain ada dana konvensasi, ada juga dana yang diusulkan untuk membangun sejumlah infrastruktur.
"Seperti air minum untuk nelayan, program-program perbaikan desa, kemudian kali, kemudian proyek padat karya. Itu usulan-usulan pemerintah yang tentunya memerlukan dana, dan dana itu baru tersedia setelah DPR menyetujui APBN-P," paparnya.
Pemerintah berharap, pembahasan APBN-P 2013 itu selesai dalam pekan ini. "Sehingga sampai minggu ini, semua persiapan sudah selesai dan DPR bisa lakukan sidang paripurna untuk menyetujui apapun yang sudah dibicarakan selama ini dengan komisi-komisi," harapnya.(IS)
Berita Lainnya :
